Pendidikan Moral Bangsa Jepang

Pendidikan Moral Bangsa Jepang, Konsep orang Jepang dalam menyikapi pendidikan moral meliputi, kebiasaan sehari-hari, etika pergaulan dan kenegaraan, termasuk nilai-nilai loyalitas dan patriotisme. Selain tanggung jawab keluarga dalam pendidikan, pemerintah pun menjadi sangat dibutuhkan dalam peran pelaksanaannya.

Pendidikan Moral Bangsa Jepang

Pendidikan moral di Jepang dikenal sebagai “Kokumin Dotoku” (国民道徳) atau “Kokumin Kyōiku” (国民教育), yang dapat diterjemahkan sebagai “pendidikan moral nasional” atau “pendidikan warga negara.” Ini adalah bagian penting dari sistem pendidikan Jepang yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada warga negara muda.

Kebebasan dan keterbukaan terhadap pendidikan di Jepang sebenarnya dimulai sejak diakuinya hak-hak pribadi secara legal pada jaman Meiji (1868), meskipun pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada sistem pendidikan yang pada saat itu lebih terfokus pada pendidikan moral Budha dan Shinto saja. Dalam konstitusi Meiji digariskan lima pasal penting yaitu:

1. Suatu mejlis harus diadakan secara luas, dan undang-undang didiskusikan secara terbuka.
2. Tinggi dan rendah harus dalam satu pikiran, keuangan dan perekonomian harus diperkuat.
3. Semua aparat dan warga negara lainnya memiliki kesamaan aspirasi.
4. Penghilangan kebiasaan buruk, dan segala tindakan harus mengikuti aturan internasional.
5. Pengetahuan harus dicari ke seluruh dunia, dan landasan kekuasaan kekaisaran harus diperkuat.

Poin kelima agaknya menjadi landasan pengembangan pendidikan di Jepang modern dengan dibentuknya Ketetapan Pendidikan yang berisi tiga ketetapan secara umum yaitu:

1. Tujuan pendidikan adalah untuk umat manusia, karena pendidikan merupakan sumber kesuksesan individu dan kemajuan social.
2. Pendidikan pada Jaman feodal hanaya diperuntukkan bagi para prajurit, sedangkan pada masa modern ditujukan bagi semua warga yang diharapkan nantinya memiliki sikap patriotis terhadap Negara.
3. Setiap orang di manapun harus memiliki pendidikan tanpa memandang status dan kekayaan

Pendidikan Moral Bangsa Jepang dimulai dari kurikulum tingkat dasar. Pendidikan tingkat dasar di bawah ketetapan pendidikan bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada murid mengenai pendidikan tatakrama dan moral, sehingga pelajaran moral dianggap sangat penting pada era 1881-an.

Pada masa itu orang yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah cendikiawan Yukiichi Fukuzawa, Hiroyuki Katō dan Menteri Pendidikan Arinori Mori.

Pada tahun 1882, Kaisar mengeluarkan maklumat Kekaisaran kepada para tentara agar menumbuhkan sikap disiplin dengan penuh kesetiaan kepada negara dan kaisar. Guru-guru diberi pelatihan kedisiplinan seperti tentara, dan mereka harus bertindak dalam ukuran etika yang paling tinggi tanpa melakukan kegiatan-kegiatan politik.

Pada tahun 1889, Kaisar melahirkan kembali tentang pokok-pokok etika dan nasionalisme yaitu berupa Konstistusi Kekaisaran, beberapa isinya antara lain:

1. Kekaisaran Jepang harus dikuasai oleh satu garis keturunan kaisar yang berlangsung selama-lamanya.
2. Kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.

Kedua poin ini menunjukkan bahwa Kaisar memproklamirkan diri sebagai penguasa nomor satu yang harus dihormati dan diikuti.

Pada tahun 1890, kementerian pendidikan mengeluarkan Maklumat Kekaisaran yang disusun oleh Masanao Nakamura seorang ahli pikir kebudayaan barat, Nagazane Motoda seorang sarjana ajaran Konfutsu, dan Kowashi Inoue seorang Jendral Biro Perundang-undangan Kabinet, sekaligus ahli hukum. Maklumat ini secara garis besar berisi kombinasi ajaran konfutsi dengan etika modern yang mengajarkan kesetiaan kepada pendidikan, kepada keluarga dan yang paling utama adalah kesetiaan kepada kaisar. Maklumat ini selalu dibacakan pada upacara-upacara yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, dan pada saat maklumat dibacakan seluruh murid harus membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada kaisar.

Pada tahun 1980, pendidikan moral bangsa jepang tidak lagi hanya menekankan etika moral berupa pengabdian kepada kaisar saja, melainkan pengabdian kepada masyarakat dan negara yang paling utama. Dan sikap kebajikan moral harus ditunjukkan secara konkrit kepada dunia internasional.

Aspek Utama dalam Pendidikan Moral Bangsa Jepang

Pendidikan moral bangsa Jepang mencakup beberapa aspek utama:

1. Sikap dan Etika:
   • Mengajarkan etika dasar seperti hormat dan sopan santun terhadap sesama, guru, dan orang yang lebih tua.
   • Mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.
   • Mempromosikan penghargaan terhadap kerja keras dan disiplin.
2. Nilai-Nilai Budaya:
   • Mengenalkan nilai-nilai tradisional Jepang seperti kesederhanaan, kerja sama, dan rendah hati.
   • Mendorong apresiasi terhadap seni, sastra, dan warisan budaya Jepang.
3. Toleransi dan Keadilan:
   • Mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi terhadap perbedaan, serta mendorong penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan.
4. Kepedulian Lingkungan:
   • Mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam.
5. Keterampilan Sosial:
   • Mengajarkan keterampilan sosial, seperti berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.
6. Berkaitan dengan Sejarah:
   • Mengajarkan sejarah Jepang dan peristiwa bersejarah yang berpengaruh, termasuk pengalaman masa perang, dengan tujuan mendorong refleksi dan pengambilan pelajaran.

Pendidikan moral bangsa Jepang ini biasanya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di Jepang. Sekolah-sekolah Jepang biasanya memiliki jam pelajaran khusus untuk pembelajaran etika dan pendidikan moral. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas sekolah juga dapat menjadi wadah untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa. Sekian pembahasan artikel tentang Pendidikan moral bangsa Jepang.